PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK INDONESIA (E - TAX COURT) : KENDALA DAN DAMPAKNYA

Abstrak

Pada awalnya e-Court terbentuk dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, seiring berjalannya waktu dan di era digitalisasi Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari trobosan atau inovasi dalam mengembangkan sistem berperkara di Pengadilan yaitu dengan menggunakan e-Court sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur terkait e-Filling (pendaftaran), e-payment (pembayaran), e-summons (pemanggilan), dan e-litigation (persidangan). Pengembangan dan peluncuran e-Tax Court juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi informasi (IT) dengan hukum acara, pembuktian bahwa inovasi IT Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang cenderung berupa analisis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis emperis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara petugas Informasi dan Teknologi e-Tax Court, panitera, Konsultan pajak dan juga kuasa hukum pajak, serta penulis melakukan observasi pada klien pajak dan juga konsultan pajak. Sumber sekunder yang digunakan seperti buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel artikel yang terkait dengan tema dan terpilih. Teknik menggunakan Hasil penelitian ini adalah membahas reformasi hukum pada peradilan pajak dan mengukur tingkat ke efektifan e-Tax Court di Pengadilan pajak Indonesia dengan analisis reformasi hukum serta mengetahui penyelesaian berperkara di Pengadilan Pajak Indonesia dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Realitanya penerapan e-Tax Court di Pengadilan pajak Indonesia sangat efisien dan banyak membantu dalam hal persidangan yang lebih efisiensi waktu dan jarak, mengingat pengadilan pajak hanya ada di beberapa kota provinsi. Tentu ada dampak dan hal yang harus diperbaiki dari faktor kendala dalam pelaksanaan e-Tax Court dari akses upload data server error, pembuktian dan keterangan sakti maupun keterangan ahli yang harus mengambil sumpah, wajib pajak atau masyarakat yang masih belum menguasai teknologi, kurangnya program sosialisasi kepada wajib pajak. Di tinjau dari reformasi hukum dan dampak penyelesaian persidangan secara e-Tax Court maka Implementasi e-Tax Court sudah tercapai secara maksimal hanya saja perlu dilakukan upaya upaya beberapa dampak yang menghambat persidangan seperti: Keamanan data, server, kapasitas ukuran pengunggahan file, dan jaringan internet.