PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATGAS BATALYON GERAK CEPAT (BGC) TNI MONUSCO KONGO DALAM MISI PERDAMAIAN PBB

Abstrak

Sesuai Pembukaan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaannya dalam perdamaian PBB. Peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak tahun 1957 dengan mengirim ribuan personel TNI, salah satunya adalah Satgas BGC TNI. Mereka mengemban misi perdamaian di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, daerah misi penuh dengan bahaya, untuk menjalankan tugas negara di kancah internasional sebagai duta perdamaian dunia ini perlu mendapat perlindungan hukum secara pasti. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam penulisan ini. Pertama, status hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, kedua, bentuk perlindungan hukum sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Adapun Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penulis memfokuskan penelitian pada Pendekatan Perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis. Pada akhirnya hasil penulisan ini bertujuan ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai status hukum bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Serta mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum sebagai HAM bagi Satgas BGC TNI Monusco Kongo dalam misi perdamaian berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional.