IMPLIKASI HUKUM DARI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING YANG TIDAK MEMADAI DI INDONESIA

Penulis

  • Muhammad Riza Pahlevi Air Marshal Suryadarma University
  • Bambang Widarto Air Marshal Suryadarma University

DOI:

https://doi.org/10.08221/mis.v2i2.309

Kata Kunci:

Transfer pricing documentation, legal implications, tax disputes

Abstrak

Dokumentasi transfer pricing merupakan syarat penting yang wajib dipenuhi terutama beberapa pihak yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan transfer pricing di Indonesia, dan untuk mengetahui implikasi hukum dari dokumentasi transfer pricing yang tidak memadai di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan normatif yuridis. Bahan hukum diambil dari putusan dan perundangan terkait  transfer pricing. Hasil penelitian ini adalah  1) ketentuan penetapan tranfer pricing di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 yang menekankan prinsip kewajaran (arm’s length principle) untuk transaksi antar pihak berelasi, memperluas cakupan dokumentasi termasuk transaksi keuangan, serta menyelaraskan aturan dengan standar internasional guna meningkatkan transparansi dan keadilan perpajakan. 2) Ketidaklengkapan dokumentasi transfer pricing dapat berakibat pada sanksi administratif dan pemeriksaan pajak yang ketat. Kasus sengketa antara Ditjen Pajak dan PT Garuda Mataram Motor mempertegas pentingnya prinsip arm’s length dan bukti dokumentasi yang memadai, sekaligus menyoroti kebutuhan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengelola risiko perpajakan bagi perusahaan multinasional dan regulator.

Referensi

Agustin, Heri, dan Bambang Irawan. “Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021.” Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 3, No. 3, 2023.

Ardila, Guntur, Burrohman, Endang Mandayanti, Vina Putri, dan Hidayat. “G-20 dan Transparansi Perpajakan Internasional: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing.” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, 2022.

Bakker, B., dan T. Kale. Treasury Functions in Multinational Enterprises: Managing Liquidity, Capital Structure, and Financial Risks. 2021.

Ball, G. Is There a Divergence Between the OECD Transfer Pricing Guidelines and Post-BEPS Interpretation of the Arm’s Length Principle in OECD Materials? Master’s Thesis, University of Cape Town, 2023.

Barikova, A. “Transfer Pricing: A European Perspective for Ukrainian Legislation and Practice.” Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, Vol. 1, No. 29, 2024.

Brychta, K., M. Ištok, A. Sulik-Górecka, dan V. Poreisz. Transfer Pricing in V4 Countries. 2020.

Del Federico, L., dan F. Montanari. “Decriminalization of Tax Law by Administrative Penalties on Tax Duties.” European Association of Tax Law Professors Annual Congress, 2015.

Doeleman, R. “In Principle, (Im)Possible: Harmonizing an EU Arm’s Length Principle.” EC Tax Review, 2023.

Form, A., dan A. Oestreicher. “Possibilities for Improving Transfer Pricing Procedures.” SSRN, 2021.

Hamilton, R., R. Deutsch, dan Raneri. Guidebook to Australian International Taxation. Jakarta: Prospect Media, 1998.

Huda, M. K., N. Nugraheni, dan K. Kamarudin. “The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System.” International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 7, No. 4, 2017.

Ihajärvi, O. The Impact of OECD Transfer Pricing Guidance on the Treasury Function of Multinational Enterprises. Aalto University, 2025.

Juliana. Administrasi Perpajakan Daerah pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022–2023. Disertasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.

Kamilia, Aulia, Dedi Aulia, Fransiska Damanik, dan Dedi Vientiany. “Pajak Daerah dan Pajak Pusat: Menuju Sistem Pajak Nasional yang Berkeadilan.” Neraca Manajemen, Ekonomi, Vol. 5, No. 11, 2024.

Kanee, E. L. Strategies to Manage Transfer Pricing Risks. College of Management and Technology, 2019.

Lindman, C. J. Tax Penalties in Transfer Pricing. Master’s Thesis in Tax Law, 2019.

Moraref Kementerian Agama Republik Indonesia. Analisis Isi Putusan Pengadilan Pajak Terkait Transfer Pricing di Indonesia. Jakarta, 2023.

Mwape, V., A. Mwange, dan M. Hamalengwa. “Reassessing the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing Regulation: A Doctrinal and Practical Analysis from a Zambian Perspective.” African Journal of Commercial Studies, Vol. 6, No. 1, 2025.

Rajagukguk, Edison Edward Fredy, Kesia Doloksaribu, Banjarnahor, Tarassimanullang, Turnip, dan Zebua. “Dampak Penetapan Harga Transfer terhadap Pajak.” 2024.

Schmitz Filho, R. S. “The Legal Nature of Corporate Groups’ Entities and the Future of Arm’s Length Principle and Transfer Pricing.” Contemporary Research on Organization Management and Administration (CROMA Journal), Vol. 9, No. 2, 2021.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali, 1990.

Sujono, dan Sudarto. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: CV Cendikia Press, 2024.

Sudarmanto, E. “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud.” Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 9, No. 2, 2020.

Sugih, Sigit. “Transfer Pricing dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur tentang Perspektif Global.” Jurnal Audit dan Perpajakan, Vol. 3, No. 2, 2023.

Syahputra, Didi Handono, Muhammad Rizky Putra, dan Agung Anantha. “Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, Vol. 2, No. 3, 2024.

Tambunan. “How is the Transfer Pricing Concept Arm’s Length Principle Applied in Indonesia?” Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 29, No. 3, 2022.

Vann, Richard J. “Taxing International Business Income: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World.” World Tax Journal, 2010.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak.

Surat Edaran Nomor SE-04/PJ.7/1993 tentang Pedoman Penanganan Perkara Transfer Pricing.

Unduhan

Diterbitkan

2025-10-01

Cara Mengutip

Muhammad Riza Pahlevi, & Bambang Widarto. (2025). IMPLIKASI HUKUM DARI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING YANG TIDAK MEMADAI DI INDONESIA. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi, 2(2), 105–125. https://doi.org/10.08221/mis.v2i2.309