TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENUMPANG DAN BARANG MENGGUNAKAN ANGKUTAN UDARA DI INDONESIA

Abstrak

Pengangkutan udara memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi udara, persoalan hukum terkait tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penumpang dan barang menjadi isu yang kerap muncul dan menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum yang berlaku dalam pengangkutan penumpang dan barang di Indonesia, serta bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi keterlambatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan historical approach untuk menelaah regulasi yang berlaku, konsep-konsep hukum yang relevan, serta perkembangan historis tanggung jawab pengangkut dalam hukum penerbangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengangkutan udara di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal keterlambatan yang sering kali tidak ditangani secara transparan dan akuntabel oleh maskapai. Maskapai diwajibkan memberikan kompensasi atas keterlambatan, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan sengketa karena ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi konsumen jasa penerbangan guna menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan dalam industri transportasi udara nasional.