TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN DRONE ANTARA KEAMANAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN PRIVASI INDIVIDU

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi drone telah membawa inovasi signifikan di berbagai sektor, termasuk militer, fotografi, pengiriman barang, dan pengawasan. Meskipun menawarkan efisiensi dan kemampuan akses area sulit, penggunaan drone secara masif menimbulkan tantangan hukum terkait benturan antara keamanan publik dan hak privasi individu. Drone dapat menjadi alat efektif untuk pengawasan keamanan, namun kemampuannya merekam tanpa izin juga mengancam privasi, seperti insiden drone jatuh atau digunakan untuk spionase. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas bagiaman peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini mengatur penggunaan teknologi drone terkait dengan aspek keamanan publik dan perlindungan privasi individu? dan bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi dan keamanan publik yang melibatkan penggunaan teknologi drone di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa Permenhub PM 37/2020 secara implisit menyentuh aspek privasi, disadari bahwa perlindungan privasi memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (beserta PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan drone di Indonesia adalah upaya kolaboratif dan berlapis yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, sistem perizinan yang ketat.