URGENSI PENGELOLAAN RUANG UDARA DALAM MENJAMIN KEAMANAN NASIONAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Abstrak

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara berdaulat berhak mengatur jalur penerbangan dan mengamankan ruang udaranya, mengingat sangat strategisnya wilayah ruang udara bagi pertahanan dan keamanan.  Pelanggaran terhadap wilayah ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesawat negara sering terjadi. Permasalahan yang diteliti yakni bagaimana pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan negara menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa baik hukum internasional maupun nasional kurang tegas dalam menentukan parameter status hukum suatu pesawat, apakah pesawat negara atau pesawat sipil.  Hal ini bisa menimbulkan masalah yang serius terkait hukum yang seharusnya berlaku untuk pesawat tersebut.  Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah belum adanya pengaturan yang tegas terkait batas vertikal kedaulatan wilayah udara. Kondisi dan permasalahan di ruang udara dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan ruang udara yang komprehensif terintegratif menjadi suatu upaya terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah dengan ruang darat dan ruang laut serta ruang di dalam bumi.  Perlu ditinjau dari undang-undang yang berlaku dan apakah penerapannya sudah maksimal dan si pelanggar sudah diberikan sanksi sehingga membuat tidak terulang lagi. Oleh karena itu penulis sangat tertarik membahas urgensi pengelolaan ruang udara dalam menjamin keamanan nasional ditinjau dalam perspektif hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran dan diberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menjadi efek jera bagi para pelanggar.