APPLICATION OF DISCRETIONARY AMOUNT OF PKPU MANAGEMENT SERVICE REMUNERATION FOR POOR SOES: A CASE STUDY OF PT DKB (PERSERO)
Abstrak
PT DKB is one of the state-owned enterprises engaged in ship construction and repair, which contributes to the national economy. In 2023, PT DKB experienced cash flow difficulties, so it restructured through a Deferral of Debt Payment Obligations (PKPU) with a debt value of IDR 3.7 trillion. The PKPU process ended in peace, PT DKB was required to pay the PKPU Management Service Fee of IDR 18.5 billion and lawyer fees of IDR 1.5 billion. Due to the lack of cash flow, PT DKB made a loan withdrawal to PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) to pay these costs. The author formulates problems related to how to implement the Discretion on the amount of PKPU Management Service Reward for Dhuafa SOEs. The results of the study stated that the Implementation of Discretion in the amount of PKPU Management Service Remuneration for Dhuafa SOEs has not been implemented, considering that there is not yet an adequate Discretionary space both in Law Number 19 of 2023 jo. Law Number 16 of 2025 concerning SOEs; Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU; and Permenkumham Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Service Rewards for Curators and Administrators.
Referensi
Books
Aprita, Serlika. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori). Cetakan ke-1. Malang: Setara Press, 2018.
Asra. Key Concept Kepailitan Korporasi. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2024.
Christiawan, Rio. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
Ginting, Elyta Ras. Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor). Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Indarti, Erlyn. Diskresi dan Paradigma (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2023.
Nugroho, Susanti Adi. Hukum Kepailitan Di Indonesia (dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya). Cetakan ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Cetakan ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Zulmawan, Wawan. Hukum Kepailitan. Cetakan ke-1. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2025.
---------. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Journal, Thesis, Thesis, Dissertation
Setiadi, Redi. ”Penerapan Diskresi Besaran Imbalan Jasa Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi Badan Usaha Milik Negara Dhuafa (Studi Kasus di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)).” (Tesis Program Magister Hukum, Universitas Islam Jakarta, 2025.
Laws and Regulations
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yogyakarta: Terang Sejati, 2024.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN Tahun 2014 Nomor 292. TLN Nomor 5601. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN Tahun 2004 Nomor 131. TLN Nomor 4443. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. BN Tahun 2021 Nomor 245.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN Tahun 2003 Nomor 70. TLN Nomor 4297.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN Tahun 2025 Nomor 25. TLN Nomor 7097.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN Tahun 2025 Nomor 162. TLN Nomor 7142.
Menteri Badan Usaha Milik Negara. Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-32/MBU/09/2020 kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset. Jakarta: Kementerian BUMN, 2020.
Wirahadikusuma, Muhammad Teguh. Penyampaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024, Prognosa Tahun 2024, dan Inisiatif Strategis Tahun 2025 BUMN Titip Kelola. Jakarta: PT Perusahaan Pengelolaan Aset, 2024.
----------. Putusan Nomor 160/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jakarta: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Redi Setiadi, Evita Isretno Israhadi
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
