TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG BEREDAR DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2024/PN LBT)

Abstrak

Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun, semakin banyak kosmetik ilegal yang beredar tanpa izin dari BPOM, menimbulkan ancaman bagi konsumen. Artikel ini membahas regulasi terkait regulasi peredaran kosmetik di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt terhadap kasus RA yang dihukum 1 tahun 6 bulan penjara karena mengedarkan 273 produk kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber hukum utama meliputi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sudah cukup lengkap, tetapi pelanggaran masih sering terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dan kesadaran pelaku usaha yang rendah. Putusan hakim menunjukkan penerapan hukum pidana yang seimbang, berdasarkan asas legalitas, serta memperhatikan perlindungan konsumen. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal, perlu dilakukan pengawasan BPOM yang lebih baik serta sanksi pidana yang adil dan efektif untuk menimbulkan efek jera.