PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SIBER TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia diiringi peningkatan kasus kejahatan siber, terutama pelanggaran data pribadi, seperti insiden BSI, BI, dan Tokopedia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan data konsumen dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan strategi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber terkait pelanggaran data pribadi di e-commerce serta menganalisis kendala pembuktian yang mereka hadapi. Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dianalisis secara kualitatif. Pembahasan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (Kepolisian, BSSN, PPNS Kominfo) berperan dalam penyelidikan/penyidikan, analisis forensik digital, dan koordinasi lintas sektor/internasional. Strategi yang dijalankan meliputi peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi canggih, penguatan kerangka, serta strategi proaktif dan preventif. Namun, kendala utama dalam pembuktian meliputi sifat kejahatan siber yang transnasional, anonimitas pelaku, kesulitan forensik digital (bukti volatile, integritas, teknik penyembunyian), evolusi modus operandi cepat, keterbatasan sumber daya, dan belum lengkapnya peraturan pelaksana UU PDP yang menghambat detail teknis, kepastian hukum, dan mekanisme penegakan hukum yang jelas.