TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN PADA MASA DAMAI (ANALISIS DAMPAK PUTUSAN NO 154-K/PM II-09/AU/X/2024 TERHADAP PERSONEL LAIN DI KESATUANNYA)

Abstrak

Peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Pada Masa Damai Ditinjau Dari Hukum Militer Di Indonesia? dan 2) Bagaimana Dampak Putusan No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024  Dalam Perkara Desersi Terhadap Personel Lain di Kesatuannya?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan pendekatan kasus. analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana desersi pada masa damai di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 87. Dalam konteks masa damai, desersi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin militer karena merusak ikatan kesetiaan, mengganggu kesiapan satuan, dan melemahkan komando. Putusan No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024 dalam perkara desersi yang melibatkan Serka Iwan Gunawan memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pelaku desersi dan personel lainnya, baik dari segi hukum, karier militer, maupun kehidupan pribadi seperti mental. Secara hukum, putusan ini menegaskan penerapan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dimana pelaku dinyatakan bersalah meninggalkan dinas tanpa izin pada masa damai melebihi batas waktu yang ditentukan.