TINJAUAN YURIDIS OTENTIFIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1061/Pid.Sus/2023/

Abstrak

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dalam Pengadilan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi dalam kejahatan Siber. KUHAP yang tidak memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan wujud dari ketidak lengkapan atau ketidak sempurnaannya. Pada saat pembuktian KUHAP mungkin belum di kenal hal-hal yang berkaitan dengan kejatan Teknologi karena masalah elektronik yang memiliki perkembangan kemajuan setiap waktunya. Sehingga tidak terpikirkan adanya bukti elektronik yang dapat di gunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian yang sah dalam tindak pidana di pengadilan. Untuk menghadapi ketidak lengkapan atau ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang, maka ilmu hukum di sediakan metode penemuan hukum (rechtsvinding) yaitu proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas hukum lainnya yang di beri tugas melaksanakan hukum melalui Metode Penafsiran meliputi: Penafsiran bahasa ataugramatikal, penafsiran historis Undang-Undang, Penafsiran sistematis, penafsiran kemasyarakatan, penafsiran komparatif, penafsiran futuristik, penafsiran resrtiktif, penafsiran ektensif, penafsiran autentik, penafsiran interdisipliner, dan penafsiran multidisipliner. Hukum Acara Pidana tidak di perkenankan untuk melakukan penafsiran penemuan hukum baru. Hal itu dapat di pahami karena penafsiran secara ketat dalam hukum acara pidana di lakukan untuk menjaga kepastian hukum yang di wujudkan dalam asas legalitas. Walapupun KUHAP telah menganut asas legalitas dan lex stricta, namun kedua asas tidak dapat di kesampingkan. KUHAP tidak lengkap maka dapat di kesampingkan demi tercapai tujuan materiil hukum acara pidana. Selaras dengan sifat sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka (open system).