IMPLIKASI HUKUM TERHADAP DEBITUR KREDIT UMKM YANG MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK DAPAT MENGKLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Authors

  • Yohanes Air Marshal Suryadarma University
  • Supri Abu Air Marshal Suryadarma University

Keywords:

MSMEs, heirs, credit life insurance, bankruptcy, legal protection

Abstract

The death of a Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) debtor who still has outstanding loans with financial institutions presents a complex legal issue, especially when the repayment is guaranteed by life insurance that becomes unclaimable due to the insurer’s bankruptcy. This study aims to examine the legal status of debt repayment obligations by the heirs under such circumstances and analyze the legal framework protecting debtors and their heirs in cases of insurance company insolvency. The research employs a normative juridical approach using descriptive analysis techniques. The findings indicate that heirs remain legally responsible for the remaining debt if they accept the inheritance in full, while the insurance coverage becomes ineffective when the insurer is bankrupt. The regulatory gap regarding insurance policy guarantees causes significant losses to heirs, emphasizing the need for stronger regulation and the establishment of a policy guarantee institution. This study recommends the formulation of new regulations that provide preventive and curative legal protection in MSME financing involving insurance.

References

Aristoteles. Nicomachean Ethics. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. New York: Oxford University Press, 2007.

Ernawati, Elisatin. “Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah.” Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Fuady, Munir. Asuransi dan Hukum Asuransi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

KUHPerdata.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

Pranoto, Y. Asuransi dan Kepailitan. Yogyakarta: FH UGM Press, 2019.

Radbruch, Gustav. Filsafat Hukum. Diterjemahkan oleh Muhammad Yamin. Jakarta: Dian Rakyat, 2006.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suparman, Man. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Tampubolon, Ranapina Yuri V. T., dan Leonardus Agatha P. “Polis Asuransi sebagai Jaminan Kredit.” Hukumonline, diakses 19 Juni 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Published

2025-11-01

How to Cite

Yohanes, & Supri Abu. (2025). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP DEBITUR KREDIT UMKM YANG MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK DAPAT MENGKLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI. LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, 2(2), 201–215. Retrieved from https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/328