RATIO LEGIS PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENGGANTIKAN KEBERADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM HUKUM KEPEGAWAIAN INDONESIA

Abstrak

Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbeda dengan undang-undang kepegawaian sebelumnya. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apa ratio legis pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggantikan keberadaan pegawai tidak tetap pada sistem kepegawaian Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara? dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi Pemerintah dalam hukum kepegawaian Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa berlakunya UU tersebut tanggal 31 Oktober 2023, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. baru yang perlu diketahui dalam aturan pasal-pasal UU Nomor 20 Tahun 2023: a) UU ASN 2023 memberikan hak yang sama bagi PNS dan PPPK; b) tidak ada lagi istilah PNS Pusat dan PNS Daerah; c) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; d) Hak Pegawai ASN; e) Pegawai ASN dapat diberhentikan bila tidak berkinerja; f) Tidak diperkenankan mengangkat honorer; dan g) Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Fakta di lapangan masih banyak terdapat perlakuan diskriminatif bagi ASN PPPK.