EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI)

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dirancang khusus untuk menampung narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba, selain berfungsi sebagai tempat penahanan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli juga digunakan sebagai tempat Rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Oleh karena perannya yang sangat vital maka pemerintah memberikan tambahan penghasilan yang disebut dengan tunjangan kinerja. Pemerintah berharap dengan adanya tunjangan kinerja ini pegawai bisa meningkatkan disiplin diri masing-masing yang secara langsung akan meningkatkan kinerja individu serta kinerja Unit Pelaksana Teknis Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli). Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan fact approach atau yang akrab dikenal dengan pendekatan fakta dilapangan berupa pengumpulan data seperti peraturan perundang-undangan, laporan, Absensi serta pengajuan tunjangan kinerja dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan melihat kedisiplinan pegawai yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan atas perilaku pegawai dan menggunakan data berupa absensi, pengajuan tunjangan kinerja serta data dari wawancara yang dilakukan terhadap pemangku tugas dan fungsi dalam bidang kepegawaian untuk mendeskripsikan seberapa efektif pengaruh Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan kinerja memiliki dampak positif terhadap kualitas kerja, komunikasi, dan kedisiplinan pegawai. Kualitas kerja pegawai tercermin dari rendahnya tingkat keterlambatan dan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024. Komunikasi antar pegawai dan atasan berlangsung dengan baik, menciptakan hubungan profesional yang harmonis dan mendukung kelancaran operasional. Selain itu, tingkat kedisiplinan pegawai juga sangat tinggi, dengan rata-rata keterlambatan hanya sebesar 0,35% per bulan.