TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PAJAK

Abstrak

Dalam beberapa kasus tindak pidana perpajakan, sering kali menyangkut perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui aturan tindak pidana perpajakan dalam kaitannya dengan KUHP dan mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam penindakan pelaku tindakan pidana perpajakan di Indonesia. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum secara terstruktur dengan menggunakan instrument teks normatif berupa undang-undang khusus, undang-undang KUHP, dan literatur yang dianggap relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan bukan hanya berkaitan dengan aturan UU perpajakan, namun juga dapat melibatkan Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana apabila tindak pidana perpajakan mengarah pada ranah yang lebih umum dan luas, seperti berdampak pada kerugian negara. Dalam artian sederhana, pelanggaran pajak yang berat, seperti penipuan atau pemalsuan, dapat dianggap sebagai tindak pidana umum dan dikenai sanksi pidana yang juga diatur dalam KUHP. Selain itu, saat ini masih banyak unsur-unsur yang menjadi penghambat penindakan pelaku tindak pidana perpajakan, seperti rumitnya aturan perpajakan, adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta kesadaran wajib pajak yang kurang memahani untuk mematuhi aturan yang berlaku.