PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

Abstrak

Peredaran narkotika di Indonesia mengalami peningkatan, salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak-anak dalam rantai distribusi narkotika, baik sebagai kurir maupun perantara. Anak-anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan negara justru dijadikan alat oleh jaringan narkotika yang memanfaatkan kelemahan struktural dalam sistem perlindungan hukum dan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UUDNRI Tahun 1945, KUHP, KUHP 2023, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika, anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman berdasarkan Keadilan restoratif. Namun pada praktiknya keadilan restorstif melalui pelaksanaan diversi baik dari peyidik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penting bagi Lembaga penegak hukum untuk berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku dalam jaringan peredaran narkotika.