PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN SLOT ONLINE DI INTERNET (STUDI PUTUSAN NO 472/PID.B/2024/PN PSP)

Abstrak

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua pihak tidak terkecuali oleh anggota TNI. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI dianggap sebagai pelanggaran serius, di mana mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif dengan memakai Pendekatan Kasus (Case approach). Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Oleh Prajurit TNI diatur dalam pasal 378 KUHP, sementara KUHP 2023 mengatur tindak pidana penipuan dalam pasal 492. KUHPM tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan, sehingga anggota TNI tunduk pada aturan umum yang ada pada KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 7-K/Pm.I-04/Ad/I/2025 berupa penjatuhan hukuman bagi terdakwa masih terlalu ringan yaitu pidana penjara selama sepuluh bulan. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terutama bagi anggota TNI, tidak akan memberikan efek jera. Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik.