KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BANK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG

Abstrak

Perjanjian pemberian kredit perbankan merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Pada praktik perbankan, untuk memastikan terpenuhinya pelunasan tanggung jawab hukum debitur, bank mensyaratkan adanya jaminan kebendaan berupa pembebanan Hak Tanggungan yang pengaturannya bersumber pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan. Hak Tanggungan bersifat accessoir terhadap perjanjian kredit bank dan hanya sah apabila diberikan oleh pihak yang berwenang secara hukum dalam kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek Hak Tanggungan. Namun, pada praktik sering terjadi pemberian Hak Tanggungan oleh pihak yang tidak berwenang karena tidak memiliki hak, tidak cakap bertindak menurut hukum, atau tidak terpenuhinya persyaratan persetujuan pihak lain sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap keabsahan Hak Tanggungan, keabsahan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian pokok, serta tanggung jawab hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian kredit bank apabila Hak Tanggungan diberikan yang tidak memenuhi persyaratan dan mengkaji tanggung jawab terkait hukum akibat cacat kewenangan tersebut. Menggunakan penelitian hukum normatif, didukung pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Hak Tanggungan yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang terbukti tidak memiliki keabsahan hukum dan karenanya tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi bank, tanpa secara otomatis membatalkan perjanjian kredit bank, kecuali dalam kondisi tertentu. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan asas kehati-hatian dan itikad baik oleh bank serta pihak terkait dalam penyelenggaraan perbankan.