ATMOSFER PIDANA DALAM PERDATA

Abstrak

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua ranah hukum yang memiliki fungsi, tujuan, dan mekanisme penegakan yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktik penegakan hukum sering terjadi fenomena yang dikenal sebagai atmosfir pidana dalam perdata, yaitu kondisi ketika sengketa perdata disertai atau dialihkan ke proses pidana. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yuridis, mulai dari ketidakpastian hukum, potensi kriminalisasi sengketa perdata, hingga pelanggaran prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep atmosfir pidana dalam perkara perdata, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perpindahan perkara dari ranah perdata ke pidana, serta menganalisis dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh studi putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan perkara perdata ke pidana umumnya dipicu oleh penyalahgunaan pasal-pasal pidana, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan wanprestasi dan tindak pidana, serta persepsi masyarakat yang menganggap jalur pidana lebih efektif. Keberadaan unsur mens rea dan penerapan asas ultimum remedium menjadi kunci utama dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan prinsip ultimum remedium, perlindungan hak melalui bantuan hukum, serta profesionalisme aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi sengketa perdata dan menjaga kepastian serta keadilan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.