ETIKA MORAL DAN INTEGRITAS TERSELENGGARANYA SISTIM DEMOKRASI PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH 2024 SESUAI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

Abstrak

Demokrasi merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan menganut sistem Presidensial dengan pemilihan langsung setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi bagian dari sistem Demokrasi Pancasila yang menekankan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Pilkada sebagai wujud demokrasi memberikan hak konstitusional bagi warga negara untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap layak. Pemilihan langsung ini memperkuat sistem demokrasi dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), namun menghadapi tantangan besar, termasuk potensi sengketa di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap implementasi demokrasi dalam Pilkada 2024. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 14 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara nilai-nilai Pancasila dan demokrasi dalam Pilkada 2024, terutama dalam aspek keadilan, persamaan hak, dan partisipasi politik yang berlandaskan etika serta moral kebangsaan. Namun, implementasi nilai Pancasila dalam proses demokrasi masih menghadapi tantangan, seperti politik uang, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat menggerus integritas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika dan moral dalam Pilkada 2024 melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, serta optimalisasi peran penyelenggara dan pengawas pemilu.