RATIO LEGIS PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENGGANTIKAN KEBERADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM HUKUM KEPEGAWAIAN INDONESIA

Authors

  • Ahdi Rajab Maliq Dirgantara Marsekal Suryadarma University
  • Selamat Lumban Gaol Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Keywords:

Ratio Legis, Government Employees with Work Agreements, Non-Permanent Employees

Abstract

The existence of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus is different from previous civil service laws. Therefore, it is very interesting and important to study further regarding what legal ratios regulate Government Employees with Work Agreements (PPPK) to replace the existence of non-permanent employees in the Indonesian civil service system in Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus? and how to implement the protection of the rights, obligations and responsibilities of Government Employees with a Work Agreement (PPPK) within Government agencies within Indonesian civil service law. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that when the law came into force on October 31 2023, Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus was revoked and declared invalid. What's new is what you need to know about the provisions of Law Number 20 of 2023: a) The 2023 ASN Law provides the same rights for civil servants and PPPK; b) there are no longer the terms Central Civil Servants and Regional Civil Servants; c) Certain ASN positions can be filled by TNI soldiers and members of the Republic of Indonesia Police; d) ASN Employee Rights; e) ASN employees can be dismissed if they do not perform; f) Honorary honorary appointments are not permitted; and g) Non-ASN employees or other names must have their arrangements completed no later than December 2024 and from the time this Law comes into force. The facts on the ground are that there is still a lot of discriminatory treatment for PPPK ASN.

References

Buku :

Agustino, Leo. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hadjon, Philipus M. Penataan Hukum Administrasi. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998.

Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2006.

Hidjaz, Kamal. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Hoessien, Benyamin. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Program PPS-UI, 2013.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia, 2012.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kamaluddin, Jayadi Nas. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah. Makassar: Hasanuddin University Press, 2002.

Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Musanef, Rosdakarya. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 2007.

ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nugraha, G. Setya. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama, 2010.

Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Zainudin Ali. (2017). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Gravika.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelengaraan pemilihan umum yang berkualitas. In Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 2021.

Hoessein, Benyamin. “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.” Jurnal Bisnis dan Birokrasi 1, no. 1 (2000): 10-11.

Retnami, Setya. “Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.” Disampaikan di Kantor Kementerian Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Bariun, La Ode. “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan.” Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Internet :

JPNN.com. “PPPK Dari Honorer K2 Rawan Dipecat.” 2 Februari 2019. https://www.jpnn.com/news/pppk-dari-honorer-k2-rawan-dipecat. Diakses pada 25 April 2024, pukul 20.00 WIB.

Kompas.com. “PP P3K Dinilai Jebak Tenaga Honorer.” 10 Desember 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/08173131/pp-p3k-dinilai-jebak-tenaga-honorer. Diakses pada 25 April 2024, pukul 20.10 WIB.

Rodani, Agus. “Beberapa Hal Baru Yang Perlu Diketahui Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16564/Beberapa-Hal-Baru-Yang-Perlu-Diketahui-Dalam-UU-Nomor-20-Tahun-2023-tentang-Aparatur-Sipil-Negara.html. Diakses pada 11 Juli 2024, pukul 11.20 WIB.

Waliyadin. “Menanti Kebijakan bagi Dosen PPPK yang Berkeadilan.” https://news.detik.com/kolom/d-7377815/menanti-kebijakan-bagi-dosen-pppk-yang-berkeadilan. Diakses pada 11 Juli 2024, pukul 13.45 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264.

Downloads

Published

2024-12-04

How to Cite

Rajab Maliq, A., & Lumban Gaol, S. (2024). RATIO LEGIS PENGATURAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENGGANTIKAN KEBERADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM HUKUM KEPEGAWAIAN INDONESIA. LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara, 1(2), 1–13. Retrieved from https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexomnibus/article/view/76

Issue

Vol. 1 No. 2 (2024): LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 Ahdi Rajab Maliq, Selamat Lumban Gaol

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.