PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO NOMOR 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024)

Abstrak

Tindak pidana kesusilaan merupakan jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap norma moral dan etika yang dijunjung tinggi di masyarakat. Pelaku tindak pidana kesusilaan tidak hanya berasal dari kalangan sipil saja, tapi juga bisa berasal dari kalangan militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Penulis memakai Pendekatan Kasus (Case approach). Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Adapun pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tercantum pada pasal 406. Seorang anggota militer atau anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan juga tetap dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Penjatuhan pidana ringan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer III Manado nomor 56-K/PM.III-17/AD/IX/2024 berupa pidana penjara sepuluh bulan dikurangi masa tahanan, tidak sebanding dengan hal yang memberatkan terdakwa dimana perbuatan terdakwa yang merugikan korban dan meresahkan masyarakat serta melanggar norma kesusilaan di dalam Masyarakat, terlebih lagi terdakwa merupakan anggota TNI. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap sistem hukum militer yang masih memungkinkan pemberian sanksi ringan atas tindak pidana kesusilaan. Diharapkan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dapat mempertimbangkan secara lebih proporsional nilai-nilai keadilan bagi korban, dampak sosial yang ditimbulkan.