PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SIBER TENTANG AKSES ILEGAL DI INDONESIA

Abstrak

Kejahatan siber, khususnya akses ilegal (illegal access), telah menjadi problematika serius seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fenomena ini menimbulkan kerugian material dan imaterial yang signifikan bagi individu, korporasi, dan negara, sebagaimana dibuktikan dengan berbagai kasus akses ilegal di Indonesia seperti kebocoran data ASN dan peretasan situs lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akses ilegal di Indonesia, mengkaji kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum akses ilegal di Indonesia didasarkan pada Pasal 30 UU ITE yang secara tegas melarang akses tanpa izin terhadap sistem elektronik, memperoleh informasi elektronik secara ilegal, dan menjebol sistem pengamanan. Sanksi pidana penjara dan denda diatur dalam Pasal 46 UU ITE. Dengan berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan akses ilegal kini juga diatur dalam Pasal 322 ayat (3), menunjukkan harmonisasi hukum pidana siber.