PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Abstrak

Sengketa tanah merupakan permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi persoalan fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan dan identitas sosial. Permasalahan ini sering kali tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah dapat berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, yang menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah belum sepenuhnya berjalan efektif. Kendala utama meliputi lemahnya akses masyarakat terhadap mekanisme hukum, tumpang tindih administrasi pertanahan, rendahnya integritas aparat lokal, serta minimnya pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Kesimpulannya, prinsip keadilan substantif harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa tanah, agar hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi menjadi sarana perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi agraria yang adil, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi keharusan untuk mewujudkan sistem pertanahan yang berkeadilan di Indonesia.