DAMPAK PEMBERLAKUAN OMNIBUS LAW TERHADAP STATUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan kebijakan Omnibus Law terhadap status Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan potensi terjadinya pajak berganda (double taxation). Perubahan regulasi perpajakan yang lahir dari reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan dinamika baru dalam penentuan status subjek pajak bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian hukum yang komprehensif untuk memahami bagaimana regulasi tersebut memengaruhi kewajiban perpajakan PMI serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum primer meliputi Undang‑Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang‑Undang Pajak Penghasilan, Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yang mengatur kriteria penetapan status SPLN bagi WNI yang bekerja di luar negeri. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan regulasi sebelum dan sesudah perubahan kebijakan untuk menilai konsistensi norma serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Omnibus Law membawa perubahan terhadap mekanisme penentuan status perpajakan PMI dan memperjelas kriteria penetapan SPLN. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan administratif, keterbatasan pemahaman regulasi oleh PMI, serta potensi risiko pajak berganda akibat perbedaan sistem perpajakan antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, peningkatan sosialisasi perpajakan kepada PMI, serta penguatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga perlindungan pekerja migran guna menjamin kepastian hukum dan keadilan fiskal bagi PMI yang bekerja di luar negeri.