ANALISA YURISIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI TERPIDANA SETELAH LEWATNYA TENGGANG WAKTU DALUWARSA DALAM PUTUSAN PIDANA (Studi Kasus Silfester Matutina)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi pidana terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum inkracht, dengan fokus pada akibat hukum keterlambatan pelaksanaan eksekusi pidana yang telah melampaui tenggang waktu daluwarsa. Kerangka metodologis yang diaplikasikan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif melalui statute approach serta analisis terhadap putusan pengadilan melalui case approach, khususnya terhadap putusan pengadilan atas nama Silvester Matutina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pidana merupakan kewenangan sekaligus kewajiban negara yang dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, keterlambatan pelaksanaan pasca-putusan mencapai status final dan mengikat (inkracht van gewijsde) menimbulkan persoalan yuridis ketika dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa yang mekanismenya telah ditetapkan dalam kerangka normatif KUHP. Apabila keterlambatan tersebut telah melampaui tenggang waktu daluwarsa, maka kewenangan negara untuk melaksanakan pidana hapus demi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlambatan Penegakan sanksi pidana tidak sekadar berimplikasi pada diri terpidana, namun secara fundamental dapat mendegradasi marwah kepastian hukum itu sendiri dan legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi pidana harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum guna menjamin kepastian hukum dalam negara hukum.