PERAN DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN MINYAK DI LAUT
Keywords:
Cooperation, Institutions, Marine Oil TheftAbstract
Oil theft at sea is a complex transnational crime that causes significant losses to the state. This research aims to analyse the role and cooperation between institutions in handling cases of oil theft at sea using the juridical normative method. The main focus is to examine the relevant laws and regulations and their implementation in handling cases. The results show that the handling of oil theft at sea involves various institutions such as the Navy, Police, Bakamla, Directorate General of Sea Transportation, and Directorate General of Customs. Law No. 32/2014 on Maritime Affairs is the main legal basis that regulates the authority of each institution. However, there are overlapping authorities that hamper the effectiveness of case handling. Inter-agency cooperation is realised through joint operations, information exchange and investigation coordination. However, there are still obstacles such as sectoral ego, differences in operating procedures, and limited infrastructure. Efforts to increase cooperation were made through the establishment of a joint task force and the signing of a memorandum of understanding between agencies. This study concludes that optimising the role and cooperation between agencies requires improved regulations to clarify the division of authority, improved coordination, and strengthened institutional capacity. Recommendations include revising the Marine Law, establishing an integrated command centre, and increasing the budget and technology for marine surveillance.
References
A. Dwi dan D. Arifin, "Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Minyak Mentah di Laut oleh Polairud: Studi Kasus di Satuan Polairud Polres Natuna," Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 2 (2023).
D. Astuti dan D. Yuliani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Minyak Mentah di Laut oleh Polairud (Studi Kasus di Satuan Polairud Polres Natuna)," Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 1 (2021).
F. A. Abdi dan A. Hardiansyah, "Hambatan dan Tantangan Polairud dalam Menangani Pencurian Ikan di Perairan Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2020).
F. A. Abdi dan A. Hardiansyah, Hukum Maritim dan Penegakan Hukum di Laut: Studi Kasus Pencurian Ikan (Jakarta: Pustaka Cendekia Utama, 2020).
Michael Watts, "Petro-Violence: Community, Extraction, and Political Ecology of a Mythic Commodity," dalam Violent Environments, ed. Nancy Lee Peluso dan Michael Watts (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).
N. M. Adiningrat dan D. Arifin, Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Minyak Mentah di Laut: Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat (Bandung: CV Alfabeta, 2021).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2018).
Marsetio, Sea Power Indonesia (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014).
Ade Maman Suherman, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Minyak di Laut Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 3 (2019).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2018).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penyediaan, Pemangkutan, Penyimpanan, dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencurian Minyak dan Gas Bumi
Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 164/VI/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Pencurian Minyak dan Gas Bumi.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Khoirul Anam, M. Syahan Harahap
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
